Buku Terbitan Berkala

Buku 2006/08/15

Analisa data dan Fakta kasus Tragedi Kemanusiaan 13-15 Mei 1998 (babI)

Latar Belakang Situasi




Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tidak bisa dipahami sebagai suatu peristiwa yang terpisah dengan berbagai peristiwa yang terjadi sebelum maupun bersamaan dengannya, yang merupakan paduan dari proses dinamika sosial, politik dan ekonomi yang melibatkan berbagai kepentingan di dalamnya. Karena itu tinjauan historis menjadi kebutuhan yang penting untuk dapat membantu memahami jalannya dinamika tersebut. Harus diakui merupakan hal yang tidak mudah untuk meninjau satu per satu peristiwa yang terjadi secara mendetail. Oleh karenanya, tanpa mengurangi banyaknya fakta, beberapa peristiwa besar dapat dipilih sebagai usaha untuk memahami proses dinamika tersebut. Melalui pembacaan terhadap beberapa rangkaian peristiwa yang telah terjadi, diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk memahami latar belakang kondisi yang mendahului dan sekaligus memberikan konteks terjadinya peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
Terdapat beberapa hal menonjol berkaitan dengan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, yaitu isu rasial, ekonomi dan politik. Tetapi apakah sentimen rasial terhadap etnis tertentu merupakan penyebab utama terjadinya Kerusuhan Mei 1998? Demikian juga terhadap isu ekonomi, apakah kondisi ekonomi sebagai penyebab utama terjadinya Kerusuhan Mei 1998? Sementara tidak bisa dielakkan adanya dinamika politik dan proses sosial lainnya yang juga memainkan peran penting bahkan mungkin sangat penting. Tetapi bagaimanapun juga, fakta-fakta jelas menunjukkan bahwa kedua isu tersebut, yaitu ekonomi dan rasial, telah muncul menjadi isu penting selama Kerusuhan Mei 1998 terjadi.
Sebagai upaya untuk memahami penyebab terjadinya Kerusuhan Mei 1998, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Pertama adalah pembedaan antara “penyebab” dan “pemicu” kerusuhan. “Penyebab” tentunya mengajak kita melihat lebih jauh dan komprehensif atas peristiwa yang terjadi. Sementara “pemicu” lebih mudah dilihat dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi menjelang atau bersamaan dengan terjadinya Kerusuhan Mei 1998. Salah satu asumsi yang paling menonjol adalah asumsi bahwa pemicu terjadinya Kerusuhan Mei 1998 adalah terjadinya peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, sehari sebelum kerusuhan terjadi. Tetapi pada kenyataannya asumsi tersebut tidak dapat dipahami secara sesederhana itu.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mencoba memahami konteks yang melingkupi terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dengan merunut pada peristiwa-peristiwa menonjol yang terjadi sebelumnya. Tidak mudah memang mengkaitkan berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya dengan peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Pola, tindakan, waktu dan momentum terkadang tidak sama persis. Terkadang malah bisa membawa kita terjebak dalam suasana konspirasi yang ada (walaupun hal tersebut juga merupakan bagian yang perlu dikaji secara tersendiri). Terdapat beberapa hal yang terlihat jelas secara makro yaitu adanya krisis ekonomi, keresahan sosial (akumulasi kekecewaan masyarakat yang akhirnya menciptakan krisis sosial) dan pertarungan politik yang akhirnya memberi arah kepada proses pergantian kekuasaan. Hal tersebut pada akhirnya memberikan konteks terjadinya Kerusuhan Mei 1998.

1.1. Dari ICMI Hingga Peristiwa 27 Juli 1996

Setidaknya terdapat beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun sebelum Kerusuhan Mei 1998. Tidak mudah memang untuk memastikan relasi atau keterkaitan antara peristiwa-perisitiwa tersebut, karena tidak selalu menunjuk kaitannya secara langsung dan terbuka. Tetapi bagaimanapun juga, tetap dapat terlihat benang merah kaitan dan muara dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Situasi yang terbentuk dari rangkaian peristiwa-peristiwa itulah yang dapat memberikan konteks untuk dapat memahami terjadinya peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
Keterkaitan antara peristiwa-peristiwa yang ada secara umum berhulu pada kondisi kekuasaan negara yang mulai memasuki fase penting, yaitu pergantian kekuasaan presiden. Usia Soeharto, presiden pada saat itu, telah memasuki 77 tahun, cepat ataupun lambat menciptakan keyakinan bagi seluruh kelompok politik dan masyarakat bahwa kekuasaan tersebut pasti akan berganti. Persoalannya kemudian adalah bagaimana menjawab: Kapan? Oleh siapa? Dengan cara seperti apa?
Sejak terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden dan Try Sutrino sebagai Wakil Presiden pada tahun 1992, wacana pergantian kekuasaan mulai merebak dan menjadi pembicaraan di hampir semua kalangan, khususnya komunitas-komunitas sosial dan politik. Pergantian kepemimpinan Golkar (sebagai alat politik utama Orde Baru) menjadi hal penting dalam isu suksesi periode selanjutnya (1998). Beberapa skenario dan wacana mulai bermunculan. Salah satu yang paling menonjol adalah keyakinan bahwa posisi wakil presiden periode selanjutnya merupakan posisi yang sangat strategis dalam menentukan presiden baru/pengganti.
Isu pergantian presiden tidak hanya beredar di kalangan elite politik. Bagi banyak kelompok masyarakat, khususnya aktivis politik dan sosial yang menginginkan terjadinya perubahan (baik yang telah lama melakukan aktifitas maupun baru), seolah mendapatkan peluang yang semakin besar untuk melakukan perubahan pada proses pergantian kekuasaan Soeharto yang telah lebih tiga puluh tahun tersebut. Berbagai wacana melalui berbagai diskusi, aksi demonstrasi dan lain sebagainya mulai meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif. Bentuk-bentuk perlawanan terbuka mulai terlihat seperti pada kasus dan selama pengadilan Sri Bintang Pamungkas pada tahun 1995-1996.
Pembentukan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990 yang dimotori dan diketuai pertama kalinya oleh B.J. Habibie, menjadi isu hangat yang dihubungkan dengan proses pergantian kekuasaan Indonesia. Berdirinya organisasi ini, yang memasukkan begitu banyak keterlibatan perguruan tinggi dan organisasi massa (ormas) di berbagai wilayah, memunculkan reaksi beragam pada banyak kalangan. Setelah pembentukan kabinet baru pada tahun 1993, beredar opini yang menyebutkan bahwa beberapa menteri kabinet tersebut memiliki latar balakang ICMI. Hal ini semakin menambah hangat suasana politik dan berkembangnya berbagai isu yang bermuara pada isu pergantian kekuasaan. Popularitas Habibie sebagai Menristek sejak saat itu melonjak begitu tinggi dan menjadi kandidat penting menjelang proses pemilu 1997.
Setelah ICMI mendapatkan dukungan dari Soeharto, mulai bermunculan organisasi serupa seperti FCHI (Forum Cendikiawan Hindu Indonesia) pada tahun 1991 serta Forum Demokrasi (Fordem) dengan tokohnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsilam Simanjuntak, Bondan Gunawan dan tokoh-tokoh politik, LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan lainnya. Kemudian berdiri PCPP (Persatuan Cendikiawan Pembangunan Pancasila) dan Cendikiawan Muda Indonesia pada tahun 1995. Pada tahun yang sama berdiri juga Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK), yang banyak beranggotakan para purnawirawan jenderal serta masyarakat sipil dari kalangan parpol dan LSM. Kemudian juga berdiri Persatuan Nasional Indonesia, yang bila singkat mengingatkan akan nama PNI (Partai Nasionalis Indonesia).
Pada waktu yang bersamaan dengan munculnya berbagai organisasi-organisasi tersebut muncul pula istilah OTB (Organisasi Tanpa Bentuk), sebuah istilah yang pernah digunakan oleh kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk melakukan sebuah gerakan bawah tanah. Isu ini dimunculkan oleh beberapa tokoh pemerintah waktu itu yang didukung oleh kelompok ABRI, seperti Kasum ABRI saat itu, Mayjen Soeyono, melalui berbagai pernyataannya kepada pers. Organisasi ini ditujukan kepada pribadi-pribadi ataupun kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kelompok bawah tanah, subversif dan dicap membawa aliran komunis. Banyak kelompok mahasiswa yang kemudian dikait-kaitkan dengan istilah tersebut.
Pada akhirnya isu tersebut memunculkan perdebatan-perdebatan di antara petinggi pemerintahan saat itu. Beberapa nada bantahan bermunculan seperti dari mantan Wapres (Sudharmono), Menteri Kehakiman (Oetoyo Usman), Menteri Negara Lingkungan Hidup (Sarwono Kusumaatmadja). Hal ini memperkuat lahirnya opini bahwa isu OTB memiliki kaitan dengan kepentingan pertarungan politik elite saat itu.
Dalam situasi politik yang mulai menghangat tersebut, pada tahun 1992 muncul konflik pada tubuh organisasi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Proses pergantian kepemimpinan pada tubuh HKBP tersebut telah menciptakan ketegangan yang melahirkan adanya dua kubu di dalamnya. Konflik internal tersebut semakin menguat dan menjadi opini yang meluas. Konflik yang mulai berkepanjangan pada tubuh HKBP mulai direspon oleh para anggota gereja tersebut di banyak wilayah di tanah air. Sinode Agung HKBP (Sidang Besar/Tertinggi) yang merupakan forum pengambilan keputusan sakral, dikarenakan alasan keamanan, akhirnya dihentikan oleh Pangdam Bukit Barisan, Mayor Jenderal (Mayjen) Pramono. Penutupan dilakukan dengan memasuki ruang sidang, untuk kemudian dilakukan pembubaran. Peristiwa tersebut terjadi setelah sebelumnya pasukan TNI bersenjata lengkap menutup wilayah sekitar pertemuan Sinode Agung tersebut.
Sebagai organisasi keagamaan independen, yang berdiri pada tahun 1931 dan dikukuhkan oleh pemerintah RI pada tahun 1958, HKBP merupakan gereja tertua di Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 2,5 juta jiwa, yang memiliki jaringan luas dan berpusat di Tarutung, Sumatera Utara. Selain itu, Gereja HKBP merupakan gereja terbesar di Asia Tenggara, yang mayoritas anggotanya adalah masyarakat etnis Batak. Secara historis hampir pada setiap sinode besar muncul konflik internal di dalamnya. Tetapi konflik-konflik tersebut sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada Sinode Agung tanpa adanya intervensi dari pihak luar.
Sinode Agung pada tahun 1992, yang diintervensi melalui Surat Keputusan (SK) Bakorstanasda Sumbagut (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah Sumatera Bagian Utara), yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal Pramono, akhirnya mengangkat Pendeta (Pdt.) Dr. S.M Siahaan menjadi pimpinan gereja (pejabat Ephorus HKBP). Peristiwa tersebut merupakan hal yang luar biasa, karena merupakan hal yang pertama kalinya dalam sejarah HKBP sejak berdiri sekitar 130 tahun yang lalu, sebuah instituasi di luar gereja (Bakorstanasda Sumbagut) mengangkat seorang pejabat Ephorus HKBP. Berdasarkan SK tersebut akhirnya dilakukan “Sinode Agung Istimewa” pada 13-14 Februari 1992 di Hotel Tiara, Medan yang menghasilkan keputusan untuk mengukuhkan Pdt. Dr. PWT Simanjuntak sebagai Ephorus dan Pdt. Dr. SM Siahaan sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen). Dengan demikian maka kubu S.A.E Nababan dikalahkan secara formal.
Konflik terjadi tidak hanya dalam pertarungan argumentatif dan opini, tetapi menguat menjadi konflik fisik dan konflik terbuka di antara para jemaat gereja. Dalam situasi yang telah panas tersebut, Presiden Soeharto menerima Ephorus terpilih, yang memberikan legitimasi bagi ephorus terpilih pada posisi barunya tersebut. Konflik pun terus meluas di berbagai wilayah Indonesia. Di mulai dari beberapa propinsi di Sumatera hingga konflik berdarah di kota Bandung, Jawa Barat. Konflik menjadi semakin dalam dan pada beberapa daerah menjadi konflik antar marga atau klan. Struktur adat masyarakat Batak pun sempat terguncang dengan konflik tersebut.
Walaupun konflik sempat terjadi di Jakarta tetapi tidak terjadi secara terbuka. Konflik HKBP dalam suhu tertinggi terjadi antar tahun 1992-1995. Pada periode 1995-1998 situasi konflik semakin mereda walaupun tetap fluktuatif dan bersifat lebih internal. Akhirnya melalui Sinode Godang pada tahun 1998, arah penyelesaian konflik semakin terlihat.
Sementara itu di penghujung tahun 1994, konflik di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) juga terjadi, yang dipicu oleh proses pemilihan ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Muktamar ke-29 yang dilakukan di Cipasung pada akhir tahun 1994 memunculkan konflik internal sebagai dinamika persaingan antar kandidat ketua. Salah satu kandidat terkuat adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), putra Wahid Hasyim, seorang pendiri NU. Tokoh yang dikenal berani, kritis dan memiliki pengaruh besar di kalangan NU dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut, yang dalam posisinya tersebut sangat berpotensi menjadi kendala bagi kelompok politik lain saat itu.
NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, walaupun menyatakan tidak memposisikan diri sebagai organisasi politik (dengan kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984), namun, disukai atau tidak, tetap memiliki posisi politis yang kuat. Peran dan kontribusi NU pada proses peralihan kekuasaan Orde Baru merupakan catatan penting bagi organisasi ini. Semua latar belakang tersebut ditambah hadirnya Gus Dur sebagai ketua, akhirnya menempatkan NU menjadi sasaran dari banyak kepentingan politik termasuk pemerintah dan elite politik yang ada di dalammnya.
Sebelum Muktamar NU diselenggarakan, telah ramai muncul desas-desus yang menyebutkan adanya keterlibatan pihak eksternal yang berusaha untuk mempengaruhi proses pemilihan tersebut. Desas-desus tersebut menyebutkan keterlibatan R. Hartono (Kasospol ABRI saat itu) yang membentuk kelompok ABG (Asal Bukan Gus Dur). Upaya-upaya yang dilakukan dengan mempengaruhi pimpinan basis-basis massa NU agar menolak Gus Dur (dilakukan melalui pangdam) serta memunculkan calon tandingan, yaitu Chalid Mawardi. Pada proses selanjutnya, akibat kekurangan dukungan, akhirnya skenario berubah dengan memunculkan nama Abu Hasan. Kapuspen ABRI saat itu, Brigadir Jendral (Brigjen.) TNI Syarwan Hamid, sempat membantah tuduhan adanya keterlibatan ABRI dalam Muktamar NU. Akan tetapi belakangan diketahui bahwa R. Hartono saat itu memang terlibat dalam upaya menghambat Gus Dur , tetapi tidak berhasil. Muktamar NU yang berjalan tegang tersebut, akhirnya menetapkan kembali Gus Dur menjadi ketua PBNU.
Konflik ternyata belum selesai. Dalam penyusunan kepengurusan barunya, Gus Dur tidak memasukkan nama Abu Hasan (saingan terkuat dalam pemilihan ketua). Alasannya karena ia menerima komisi dalam proyek pelabuhan Tanjung Priok sebesar 36 milyar. Protes pun kemudian terjadi dengan mempertanyakan keabsahan hasil Muktamar NU. Akhirnya Abu Hasan membentuk KPPNU (Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama) sebagai organisasi tandingan PBNU. Pada awal 1996, KPPNU melaksanakan Muktamar Luar Biasa di Pondok Gede, Jakarta. Beberapa media massa dalam pemberitaannya secara tidak langsung menyebutkan bahwa muktamar tersebut hanya bisa dilaksanakan karena dukungan pemerintah dan kelompok-kelompok elite yang berkepentingan.
Upaya menghambat Gus Dur akhirnya bergeser menjadi situasi membelah dan melemahkan NU dengan munculnya organisasi tandingan dan penguatan pendukung hingga pada basis-basis NU. Kedua kubu bersitegang dan mengganggap masing-masing kubu sebagai pengurus yang sah. Dalam situasi tersebut kemudian Abu Hasan berupaya mengajak pihak ketiga (pemerintah) menjadi penengah. Tetapi rupanya pemerintah, melalui Menteri Agama (Menag) tidak berani mengambil langkah tersebut dan menyatakan konflik PBNU sebagai konflik internal yang sebaiknya diselesaikan secara internal.
Melemahnya sikap pemerintah (serta kelompok elite lainnya) akhirnya semakin memperkuat posisi Gus Dur secara politis. Situasi yang sebelumnya telah memanas akhirnya dapat dikendalikan Gus Dur dan tidak menjadi konflik horizontal terbuka di antara basis-basis NU. Sekali lagi upaya menghambat Gus Dur menemui kegagalan. Ia masih dapat mengendalikan basis massa NU dan roda organisasi NU.
Walaupun PBNU dibawah pimpinan pimpinan Gus Dur telah diakui sebagai pengurus yang sah, tetapi tidak diinginkannya Gus Dur dapat terlihat pada sikap Soeharto yang menolak melakukan audiensi dengannya . Sebaliknya upaya-upaya lain agar Gus Dur mundur dari pimpinan NU tetap terjadi.
Berbeda dengan Muhammadiyah, suksesi organisasi ini tidak memunculkan konflik yang tidak berarti. Hal yang cukup menonjol pada situasi itu adalah adanya dukungan secara tidak langsung dari Soeharto dengan memberikan sinyalemen mendukung salah satu calon terkuat saat itu. Muktamar yang menempatkan Amien Rais sebagai ketua tersebut akhirnya selesai tanpa konflik atau ketegangan yang berarti. Hal ini sekaligus memberi dampak lain terhadap Amien Rais yang dianggap condong mendekat dengan Soeharto.
Terjadinya berbagai konflik pada tubuh organisasi-organisasi berbasis massa besar di Indonesia, sulit dilepaskan dari kepentingan politik saat itu. Hal ini disebabkan potensi politik yang dimiliki masing-masing organisasi tersebut. Terjadinya berbagai konflik tersebut secara bersamaan semakin meningkatkan wacana suksesi kepemimpinan nasional. Berbagai media massa pun mulai secara terbuka membicarakan wacana-wacana tentang kriteria dan proses pergantian kepemimpinan nasional. Keyakinan yang muncul pada masa itu adalah pelaksanaan agenda-agenda kelompok elite politik sebagai sebuah pra kondisi dalam rangka proses suksesi nasional. Tidak mudah memang memetakan siapa saja yang dimaksud sebagai elite politik yang berperan. Hal ini disebabkan, selain karena tidak hanya satu kelompok, juga akibat selalu terjadi pergeseran dan pengelompokkan sesuai dengan perubahan posisi yang dimilikinya. Satu hal yang pasti adalah kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang memiliki kekuasaan atau setidaknya memiliki akses terhadap kekuasaan.
Adanya agenda-agenda tertentu di balik berbagai peristiwa menonjol, khususnya terhadap organisasi berbasis massa besar, semakin terlihat dalam konflik yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Konflik di tubuh PDI memasuki tahap awal bersamaan dengan mulai meningkatnya konflik di tubuh NU. Berselang meredanya konflik di tubuh NU, berangsur-angsur konflik di tubuh PDI justru semakin meningkat dan memasuki puncaknya.
Konflik dalam tubuh PDI sesungguhnya telah berlangsung cukup panjang. Diawali konflik dalam kongres IV di Medan, Juli 1993, yang mana ketua terpilih Soerjadi digagalkan oleh kelompok DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Peralihan pimpinan Ahmad Subagyo. Kongres akhirnya bubar setelah Satgas PDI anti Soerjadi pimpinan Yakob Nuwa Wea berhasil masuk ke dalam ruang kongres dan membubarkan kongres. Setelah bubarnya kongres tersebut, selanjutnya dibentuk DPP caretaker yang diketuai Latief Pudjosakti (ketua DPD Jawa Timur). Tidak didukungnya Soerjadi sebagai ketua umum dikabarkan berhubungan dengan kritiknya terhadap pembatasan jabatan presiden dan praktek monopoli dalam bisnis serta dampak dari kepemimpinannya yang mampu mengangkat suara PDI pada pemilu 1992.
Fase selanjutnya adalah pelaksanaan Kongres Luas Biasa (KLB) di Surabaya pada Desember 1993. Dua kandidat utama dalam pemilihan pada KLB tersebut adalah Megawati dan Budi Hardjono. Budi Hardjono dikabarkan mendapatkan dukungan dari elite pemerintahan saat itu. Tapi KLB yang berjalan penuh dengan gejolak massa di sekitar lokasi kongres, memberikan dukungan kuat kepada Megawati. Setidaknya 310 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memberikan dukungan kepada Megawati, sementara Budi Hardjono hanya mendapat dukungan 30 DPC. Sidang ternyata tidak berjalan lancar. Para caretaker yang tidak datang hingga waktunya membuat sidang menjadi dead-lock. Belakangan diketahui bahwa para caretaker tersebut sedang menghadap Direktur Pembinaan Masyarakat Ditjen Sospol Depdagri. Menghilangnya caretaker membuat KLB akhirnya mengambil keputusan mengangkat Megawati secara de facto menjadi ketua umum DPP PDI.
Konflik terus berlanjut dengan munculnya kelompok Yusuf Merukh yang membentuk DPP PDI reshuflle. Dengan memunculkan isu adanya ratusan kader PDI yang “tidak bersih lingkungan”, kelompok ini kemudian melakukan tekanan terhadap kubu Megawati. Konflik semakin menguat hingga ke basis-basis PDI. Akibatnya Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Jawa Barat akhirnya harus meletakkan jabatan. Penculikan juga terjadi terhadap Sekjen DPP PDI Alex Litaay sebagai upaya penekan untuk menolak kepemimpinan Megawati. Konflik juga terjadi pada DPD Jawa Timur. Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur saat itu, mengambil sikap mengakui kepemimpinan DPD Latief Pudjosakti, bukan Ir. Soetjipto seperti yang ditetapkan DPP PDI Megawati.
Politik “belah bambu” yang dimainkan ternyata belum efektif dan Megawati masih mendapatkan dukungan yang besar dari basis massa PDI. Selanjutnya dengan dukungan 16 DPD dan restu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kemudian muncul Fatimah Ahmad yang mengajukan permintaan diadakannya sebuah “Kongres”. DPP PDI Megawati menolak permintaan tersebut. Kelompok penggagas kemudian tetap ngotot menjalankan rencananya dan akhirnya semakin memicu dan memperluas konflik pada basis-basis PDI di berbagai wilayah.
Dalam situasi tersebut, beberapa tokoh TNI dan pemerintahan seperti Panglima ABRI Jend. Feisal Tanjung, Kassospol ABRI Letjen Syarwan Hamid, Mendagri Yogie SM dan Dirjen Soetojo NK secara terang-terangan memberikan dukungan atas pelaksanaan “Kongres”. Alasan yang diberikan adalah banyaknya jumlah DPD dan mayoritas cabang yang mendukung dilaksanakannya “Kongres”. Untuk data dukungan cabang ini, menurut Kwiek Kian Gie, telah dilakukan dengan cara yang tidak sah. Akhirnya Kongres jadi dilaksanakan di Medan pada 20-23 Juni 1996 dengan dukungan penuh dari pemerintah dan aparat kamanan yang menjaga ketat kongres tersebut.
Selama kongres dilaksanakan, konsolidasi DPP PDI Megawati terus dilakukan di Jakarta. Dukungan dan simpati terhadap Megawati tidak hanya berasal dari kader dan simpatisan PDI. Berbagai kelompok masyarakat seperti pedagang, profesional, mahasiswa, pemuda dan kelompok-kelompok LSM serta Ormas juga turut memberikan dukungan. Semangat mendukung PDI Megawati saat itu selain dilandasi oleh rasa empati, juga dikarenakan adanya semangat perlawanan terhadap rejim yang berkuasa. Gelombang dukungan terhadap Megawati semakin hari semakin besar, terlebih setelah dilaksanakannya Mimbar Demokrasi, yang mana siapa saja boleh naik ke atas panggung dan melakukan orasi secara terbuka.
Aksi massa pun dilakukan beberapa kali. Aksi terbesar dilakukan dengan sebuah long march sepanjang kurang lebih 5 Km, dari kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro menuju gedung Depdagri Jl. Merdeka Utara, melewati Stasiun Gambir. Aksi yang diikuti belasan ribu massa tersebut akhirnya terhenti setelah dihadang pasukan aparat dengan bersenjata lengkap dan menggunakan panser. Korbanpun tidak bisa dihindari. Aksi saat itu tidak menelan korban jiwa.
Puncak dari konflik PDI akhirnya melahirkan “Peristiwa 27 Juli”, yang diawali dengan perebutan kantor DPP PDI oleh kubu hasil Kongres Medan. Kelompok massa dengan mengenakan atribut PDI “pro kongres” melakukan penyerbuan pada dini hari tanggal 27 Juli dibawah pimpinan Buttu Hutapea. Penyerbuan tersebut mendapat dukungan dari pihak aparat keamanan (Pangdam saat itu adalah Sutiyoso yang terlihat di sekitar lokasi) dengan cara melindungi kelompok penyerbu dari kelompok massa pro Megawati yang berada di luar kantor DPP. Akhirnya kantor DPP berhasil direbut dan segera diserahkan ke tangan pihak keamanan.
Selanjutnya upaya aparat keamanan menghalau massa yang berkumpul di sekitar wilayah DPP, yang mendapatkan perlawanan sehingga bentrokan tidak dapat dihindari. Aksi perusakan dan pembakaran pun terjadi disekitar Jl. Diponegoro dan Jl. Salemba hingga Jl. Matraman. Setidaknya beberapa pertokoan, kantor pemerintah, gedung (Gedung Persit Kartika Chandra), bank, beberapa bangunan lain serta dua bis rusak atau dibakar massa. Kerusuhan dengan segera dapat dihentikan dan tidak meluas keseluruh wilayah Jakarta. Ujung dari peristiwa 27 Juli tersebut akhirnya membuat sebagian massa PDI tidak menjadi peserta pemilu dan kemudian berdirilah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dampak peristiwa 27 Juli tidak hanya terjadi terhadap PDI dan kubu Megawati, tetapi juga merembet ke berbagai kalangan lainnya. Kelompok-kelompok mahasiswa dan LSM serta kelompok-kelompok politis lainnya tidak terlepas dari sasaran penangkapan dan pemeriksaaan. Tuduhan berbau “kiri” dan OTB gencar dilakukan untuk melegitimasi pemeriksaan dan penangkapan. Beberapa aktifis mahasiswa dan LSM kemudian di tangkap bahkan beberapa diculik. Organisasi PRD (Partai Rakyat Demokratik) dituduh menyusup dalam tubuh PDI dan dianggap sebagai kelompok yang berbau “komunis” dan mendalangi “peristiwa 27 Juli”. Kemudian muncul pelarangan terhadap organisasi ini dan penangkapan terhadap aktivisnya.
Dari rangkaian beberapa peristiwa besar sejak tahun 1990 hingga konflik yang terjadi pada tubuh PDI semakin jelas memperlihatkan adanya peran-peran (penting) tertentu yang dimainkan tokoh-tokoh dalam pemerintahan maupun militer pada masing-masing peristiwa tersebut. Dari tindakan dan sikap-sikap yang dilakukan tersebut akhirnya ikut memunculkan indikasi adanya keterlibatan Soeharto dalam men-design berbagai peristiwa sesuai dengan peran dan posisi yang dimilikinya.
Selain peristiwa-peritiwa besar yang sudah disebutkan, masih banyak peristiwa lain yang hingga tahun 1998 masih menjadi misteri. Beberapa peristiwa penting menonjol lainnya seperti: ramainya kasus Marsinah tahun 1993-1995; kasus pembredelan Tempo-Detik-Editor 1994-1996; kasus persidangan Sri Bintang tahun 1995-1996; kasus korupsi dan kaburnya Edy Tansil tahun 1994-1996; kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) tahun 1996; dan lainnya. Hampir semua peristiwa tersebut pada akhirnya menunjukkan adanya indikasi keterlibatan tokoh-tokoh politik dan militer atau kekuasaan lainnya didalamnya.

1.2. Krisis Moneter dan Ekonomi

Kondisi ekonomi Indonesia menjelang tahun 1998 merupakan faktor penting yang mempengaruhi kondisi sosial dan politik di Indonesia. Walaupun tetap harus dipahami bahwa tidak ada faktor tunggal yang mempengaruhi situasi tersebut. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia diawali dengan terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997.
Diawali dengan jatuhnya mata uang Bath Thailand pada Juni 1997, kemudian dengan cepat diikuti mata uang Peso Filipina, Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia. Seperti efek berantai (efek domino) maka nilai mata uang rupiah pun jatuh. Rupiah merosot cepat terhadap mata uang Dolar Amerika (USD).
Pengaruh praktek ekonomi rente sebagai akibat praktek “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” dengan cepat mempengaruhi jatuhnya mata uang rupiah dan bangunan perbankan Indonesia. Sejak Oktober 1997 pemerintah sudah tidak mampu lagi mempertahankan sistem kurs devisa mengambang terkendali yang telah dipraktekkan sejak lama, yaitu selama masa pemerintahan Orde Baru. Ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri semakin membuat nilai rupiah jatuh. Soeharto yang pada awalnya masih bersitegang dengan pimpinan IMF, akhirnya bersedia tunduk untuk melaksanakan persyaratan yang diberikan IMF, yang mana untuk mendapatkan pinjaman baru, maka pemerintah diharuskan menandatangani 50 butir paket IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI) pada tanggal 31 Oktober 1997.
Salah satu butir dalam kesepakatan tersebut adalah kesediaan untuk menutup 16 bank swasta. Butir yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan ini justru meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank nasional. Selanjutnya justru secara beramai-ramai masyarakat menarik dananya dari bank hingga terjadi rush yang luar biasa. Efek selanjutnya membuat semakin parah dan merembet ke berbagai sektor. Berbagai pabrik terpaksa tutup akibat mahalnya bahan dan suku cadang impor, sehingga banyak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya pengangguran jumlahnya bertambah dengan cepat dan tersebar di berbagai wilayah, khususnya di pulau Jawa.
Musim kemarau yang panjang dan pengaruh El Nino telah membuat banyak panen pada 1997 gagal total (puso), yang semakin memperburuk situasi dan membuat pukulan yang hebat baik bagi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Penggangguran yang kebanyakan pulang kampung bertemu dengan petani-petani yang gagal panen. Akibat kenaikan harga dimana-mana dan terganggunya jalur dan proses perdagangan, barang kebutuhan khususnya sembilan bahan pokok (sembako) menjadi semakin langka di pasaran. Masyarakat pun mulai resah dan panik akan kelangkaan barang-barang kebutuhan. Pemerintah melalui Bulog kemudian memberikan reaksi dengan melakukan operasi pasar dan penjualan minyak goreng dan beras murah, yang kesemuanya ternyata tetap tidak banyak menolong. Sementara itu nilai rupiah semakin anjlok memasuki angka Rp. 10.000/USD. Situasi panik semakin menjadi dan masyarakat khususnya orang-orang kaya mulai melakukan aksi borong barang khususnya sembako. Situasi semakin bertambah parah.
Krisis menjadi semakin luas, mulai dari persoalan ekonomi sehari-hari, birokrasi, format politik, hingga bangunan sosial dan pencarian kebudayaan baru. Kepanikan terjadi dimana-mana. Aksi-aksi mahasiswa bertambah tinggi dan diikuti oleh aksi-aksi LSM dan kelompok masyarakat lainnya. Selain persoalan moneter dan situasi kondisi makro ekonomi lainnya terdapat juga faktor eksternal yang ikut mempengaruhi kondisi seperti jatuhnya harga minyak dunia, turunnya harga pada banyak produk ekspor dan musim kering yang menghancurkan petani-petani..
Berbagai catatan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan sektor ekonomi yang cukup berpengaruh sejak setahun hingga menjelang Kerusuhan Mei 1998 dapat dilihat pada lampiran A. Informasi tersebut merupakan rangkuman dari catatan beberapa lembaga konsultan ekonomi dan bisnis di Indonesia serta catatan yang dikeluarkan IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya.
Berikut ini disajikan beberapa data parameter ekonomi hingga menjelang Mei 1998.

Atas

Buku di atas bisa diperoleh melalui pemesanan kepada kami.
Jika anda berminat harap kirimkan email melalui Contact Form
Harga buku adalah biaya cetak ditambah ongkos kirim.
Pengiriman dilakukan melalui jasa kurir.